perbup tentang pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahap 2 Gelombang I Tahun 2021. perbup tentang pemilihan kepala desa

U. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN BANTUAN HIBAH KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018 . bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tata cara pemilihan kepala desa, persyaratan calon kepada desa sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perudang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentinganPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 11. 41 HalamanJudul. (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. 1. 18. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020. peraturan bupati nganjuk nomor 16 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu, dan pemberhentian kepala desa: n/a: n/a: 119: 21: 2017: 2017-08-03: peraturan bupati nganjuk nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan kedua perbup 17-2016 ttg rkpd kab nganjuk 2017: n/a: n/a: 120: 28: 2017: 2017-09-11TENTANG KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. tahapan Pemilihan Kepala Desa atas persetujuan BPD. Bahasa. Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 226); 6. 21, BD. PERBUP Kab. TATA-CARA-PEMILIHAN-KEPALA-DESA-SERENTAK-DAN-PEMBERINTIHAN-KEPALA-DESA. Panitia Pemilihan KepalaDesa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan KepalaDesa. 1. Sebanyak 88 Desa di 15 Kecamatan se-Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, direncanakan bakal mengikuti pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak. Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan. bahwa tata cara pemilihan kepala desa dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tipe Dokumen. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. TUGAS DAN KEWAJIBAN PPS. 18, LD. Bupati; b. 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan , Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 8. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan , Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 2022. 2019. ABSTRAK:. Pasal 73 (1) Dalam rangka membantu PPKD di desa dan mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala. NGABANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Landak bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Landak membahas Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, yang dilaksanakan di. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021. U. Indonesia, Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,. ABSTRAK: a. Judul. Desa. 88, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. Tematik. PAW belum dapat. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada. Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 13. 16. Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Daerab Nomor 11 Tabun 2018, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemiliban tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilib; : 1. pencalonan; c. 21. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATITAPANULIUTARA, a. Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan Tanggal. (4) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. peraturan-pelaksana-kepala-desa. pengesahan pengangkatan dan. co. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perbup tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak. Permasalahan Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Kepala Desa. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANYU ASIN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kediri No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ABSTRAK: a. 27 Halaman. ABSTRAK: a. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan. ABSTRAK: bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan serta mengakomodir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara. 17. Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan. langsung; b. Subjek. 04 November 2019 Diundangkan Tanggal. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai. Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menjadi pedorqran dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak; bahwa untuk menyesuaikan. 9. Indonesia, Kabupaten. 12 Desember 2019 Berlaku Tanggal. Nomor. persiapan pelantikan; dan b. 48. perubahan-perbup-bankeu-PILKADES. Bahwa Pedoman Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, namun seiring dengan perkembangan pelaksanaannya, terdapat perubahan yang perlu disesuaikan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1. dan Pasal 47 D ayat (9). bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Daerah telah. “Penyusunan draf perda dan perbup itu dilakukan, sudah pasti untuk mempersiapkan pesta demokrasi dari pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2022,†kata Bupati Barsel H. 22 Mei 2019 Sumber. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 5 diubah. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang. 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapakan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Desadalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (COVID-19); d. Desa - Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah. 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Judul. Subjek. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 30 huruf c angka 13 dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan. 20. 2019. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Banyuasin. ABSTRAK: Bahwa Pedoman Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, namun seiring dengan perkembangan pelaksanaannya, terdapat perubahan yang perlu. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12 halaman. Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak; Pengalokasian Besaran Bantuan; Penyaluran;. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Mencabut: Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan desa sebagaimana termaktub dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diselenggarakan pemilihan kepala desa sebagai sarana perwujudan5470 kB. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehinggaPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Ahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Majalengka. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018. 3. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021. 2018/NO. Tipe Dokumen. Pemilihan Kepala Desa. Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa; b. Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 44 ayat (3), pasal 54 ayat (4) c, dan pasal 1O6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan. ABSTRAK: Dalam rangka lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan pemilihancalon kepala desa. Subjek. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang di Kabupaten Kupang. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Murung Raya. 2019/No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Majalengka No. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Daerah. U. 22. 47, BD. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran dan penularan Corona Virus Disease 2019 yang. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang lebih berkualitas; b. 38 Th 2017 Ttg Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa: 190 KiB: 538: Perbup No. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA . com. Judul. DESA. penetapan. 83 Tahun 2019 sudah dapat di download di Menu Produk Hukum kami, Terima Kasih2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahap 2 Gelombang I Tahun 2021 STATUS PERATURAN. Indonesia, Kabupaten Bombana. Bangkalan, Lingkarjatim. 2019/No. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT, Menimbang : a. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberintihan Kepala. Peraturan ini merupakan pedoman penggunaan dana bantuan keuangan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD kepada Desa se-Kabupaten Lingga Tahun 2021. Peraturan Perundang-undangan. 2019/No. Nomor. ( 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh pendudukDesa. 2021/NO. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2104 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 20Is tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;. Judul. ABSTRAK PERATURAN. pemilihan - kepala - desa. 2019. tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 13. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menyusun pedoman pelaksanaan;. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 diubah. 2021. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2. 5, BD. 19, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 19. kepala desa. Login; Tema Jenis Tahun. Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagai berikut : 1. DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2022. Sanggau : 10 Hal. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. persiapan; b. 40, BD 2019/40. pemilihan kepala desa serentak yang tertib dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa. Jenis. 2021. U. pencalonan; c. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu merupakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. 30. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun. 4.